Cultural Diplomacy as Soft Power in World Politics

 

                                                                                   .

Cultural Diplomacy as Soft Power in World Politics

 

Dewasa ini, aktivitas diplomasi menunjukkan peningkatan peran yang sangat signifikan seiring dengan semakin kompleksnya isu-isu dalam hubungan internasional. Hubungan internasional pun tidak lagi semata-mata dipandang sebagai hubungan antar negara namun juga meliputi hubungan antar masyarakat internasional. Dengan demikian, diplomasi tradisional atau yang dikenal dengan istilah ‘first track diplomacy’ yang hanya melibatkan peran pemerintah dalam menjalankan misi diplomasi, tentu saja tidak akan efektif dalam rangka menyampaikan pesan-pesan diplomasi terhadap suatu negara.

Diplomasi adalah seni dan praktek bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan, dll. Biasanya, orang menganggap diplomasi sebagai cara mewujudkan kepentingan melalui cara negosiasi atau kompromi. Diplomasi yang paling sederhana dan tertua adalah diplomasi bilateral antara dua pihak satu, biasanya dilakukan oleh satu negara dengan negara lain

Secara konvensional, pengertian diplomasi adalah sebagai usaha suatu Negara bangsa untuk memperjuangkan kepentingan nasional di kalangan masyarakat internasional.[1] Sedangkan kebudayaan secara makro dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dari hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang diartikan milik diri manusia dengan belajar.[2] Salah satu aspek diplomasi adalah persuasi yaitu melibatkan upaya untuk mengusahakan terus melakukan negosiasi dan untuk membujuk (mempengaruhi) masyarakat untuk mau mendukung tujuan yang ingin dicapai. Dengan persuasi dimaksudkan semata-mata memprakarsai atau membahas suatu usul dengan pihak lain dan mendapatkan tanggapan yang baik dari kedua belah pihak,

Salah satu aspek diplomasi adalah persuasi yaitu melibatkan upaya untuk mengusahakan terus melakukan negosiasi dan untuk membujuk (mempengaruhi) masyarakat untuk mau mendukung tujuan yang ingin dicapai. Dengan persuasi dimaksudkan semata-mata memprakarsai atau membahas suatu usul dengan pihak lain dan mendapatkan tanggapan yang menguntungkan tanpa dengan tegas mengajukan kemungkinan imbalan atau hukuman.[3]

“Diplomasi kebudayaan adalah usaha-usaha suatu Negara dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan bidang-bidang ideology, teknologi, politik, ekonomi, militer, social, kesenian dan lain-lain dalam percaturan masyarakat internasional”[4]

Diplomasi kebudayaan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah, individual maupun kolektif, atau setiap warga Negara. Oleh karena itu, pola hubungan diplomasi kebudayaan antar bangsa dapat terjadi antar siapa saja sebagai aktornya, dimana tujuan dan sasaran utama dari diplomasi kebudayaan adalah mempengaruhi pendapat umum baik pada level nasional maupun internasional. Materi atau isi diplomasi kebudayaan adalah segala hal yang secara makro maupun mikro dianggap sebagai pendayagunaan aspek budaya (dalam politik luar negeri).

Suatu Negara dapat menggunakan diplomasi kebudayaan sebagai media dan sebagai pemberi identitasnya dalam rangka pencapaian kepentingan nasional yang merupakan tujuan dari pelaksanaan politik luar negerinya. Dengan hal ini pula maka diplomasi kebudayaan dapat digunakan sebagai instrument guna mencapai kepentingan nasional. Dengan berkembangnya sektor kebudayaan dan kepariwisataan maka, dengan sendirinya akan mendorong terwujudnya pencapaian perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas angkatan kerja, revitalisasi institusi ekonomi serta peningkatan produk dan stabilitas harga produk ekonomi rakyat.

Di sampaing itu pembangunan bidang ini akan meletakkan dasar kuat bagi terbentuknya jati diri dan karakter bangsa (nation and character building). Hal ini penting untuk disadari karena saat ini terjadi begitu banyak hal yang mengarah pada dekadensi moral bangsa. Suatu Negara dapat menggunakan diplomasi kebudayaan sebagai media dan sebagai pemberi identitasnya dalam rangka pencapaian kepentingan nasional yang merupakan tujuan dari pelaksanaan politik luar

Diplomasi kebudayaan kira-nya dapat dilihat sebagai serangkaian usaha untuk membuka ruang komunikasi baik dalam kerangka adaptasi maupun me-negosiasikan unsur-unsur lokal/ nasional di dalam ruang sosial global. Dalam terminologi Hubungan Internasional atau Diplo-masi Kebudayaan, unsur-unsur lokal/ nasional yang dinegosi-asikan itu dikonsepsikan sebagai ’kepentingan nasional’.

 


[1] K.J. Holsti, International Politics, A Framework for Analysis, Third Edition, (New Delhi:Prentice Hall of India, New Delhi, 1978,hal 82-83.

[2] Kuntjaraningrat, Pengantar Antropologi Budaya, Aksara Baru Jakarta, 1979, hal 139.

[3] K.J. Holsti, International Politics, A Framework for Analysis, Third Edition, (New Delhi:Prentice Hall of India, New Delhi, 1978,hal 170-174

[4] Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, Diplomasi Kebudayaan Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia, Ombak, Yogyakarta, 2007, hal. 31

 

Advertisements
This entry was published on June 24, 2012 at 5:27 am and is filed under World Issues. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: